"Hak angket tidak pada tempatnya. Ini bukan persoalan yang berdampak luas pada seluruh masyarakat," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan masalah itu ...

Ganjar mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Dalam keterangan rilis yang diterima, Rabu (21/2), Ganjar juga mendorong DPR untuk memanggil penyelenggara pemilu.

Fraksi PDIP Nilai Hak Angket Belum Perlu. hamsah - Politik, Sulsel. Minggu, 19 Mei 2019 15:56 PM Minggu, 19 Mei 2019 22:47 PM. Bagikan; FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pengajuan hak angket Anggota DPRD Sulsel ...

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya tidak efektif. Pasalnya, waktu pembentukan pansus hak angket dinilai tidak akan memenuhi target pemerintah ...

"Niat membentuk Pansus Hak Angket terhadap Perpres 20 tahun 2018 tentunya tidak tepat. Jika mau `dipansuskan` maka baiknya yang `dipansuskan` adalah keputusan awal Indonesia bergabung dengan APEC yang ...

Beranda Ragam BM PAN Nilai Hak Angket Sebagai Bukti Ketidakberdayaan Anggota DPRD Sulsel. Hak Angket DPRD Sulsel. BM PAN Nilai Hak Angket Sebagai Bukti Ketidakberdayaan Anggota DPRD Sulsel. Edy Arsyad ...

Nilai Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu Tak Mudah, Pengamat: Itu Jalur Politik Akan Dilawan Jokowi ... Komarudin mengatakan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dinilai tidak akan mendukung ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, wacana hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 sulit terwujud ...

Peneliti CSIS Nilai Hak Angket DPR Sulit untuk Terwujud Tetapi ia mempertanyakan seberapa berkomitmennya, NasDem, PKS dan PKB terkait hak angket tersebut. Tayang: Jumat, 23 Februari 2024 16:56 WIB.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan butuh kerja politik yang besar untuk mewujudkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. "Jika ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai usulan hak angket di DPR terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly soal dualisme Partai Golkar tidak perlu dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai bahwa penggunaan hak angket DPR tidak bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak mengatur secara rinci mengenai batasan penggunaan ...